PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) - Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dan mendorong bangsa Indonesia khususnya Nagari Kambang Barat satu langkah lebih maju ke depan untuk menjadi nagari yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik.

UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi.

Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Dalam rangka pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut, maka sejak Tahun 2019 Nagari Kambang Barat telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat. Dan demi menunjang pelaksanaan kegiatan PPID dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi telah disediakan sebuah wadah website Nagari Kambang Barat: kambangbarat.pesisirselatankab.go.id yang dikelola oleh Pemerintah Nagari Kambang Barat selaku PPID dengan tujuan agar Nagari Kambang Barat lebih maju transparan, akuntabel dan responsif dalam mewujudkan Clean dan Good Governance.